Bey juga menjelaskan alasan di balik keputusannya untuk menerapkan sistem open bidding dalam penunjukan Sekda Jabar yang baru. Ia menganggap sistem Merit yang selama ini digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat kurang pas untuk jabatan tersebut.
Menurutnya, dengan populasi penduduk mencapai 50 juta orang, dan jabatan Sekda yang memiliki elemen semi-politis, diperlukan pendekatan yang lebih transparan dan kompetitif.
“Kalau Sekda, apalagi untuk Jabar dengan penduduk yang banyak, dan Sekda ini semi-politis. Saya ingin open bidding. Ingin yang terbaik. Yang terbaik yang terpilih,” tegasnya.
Meskipun sistem Merit dianggap baik untuk eselon II, Bey menganggap bahwa untuk jabatan eselon I yang dekat dengan Jakarta dan memiliki signifikansi politis, perlu diuji lebih lanjut dengan pendekatan open bidding.
Hal ini bukan berarti mengabaikan kualitas pejabat yang ada, melainkan menghadirkan proses seleksi yang lebih ketat dan objektif.
Kini, masyarakat dan pemerintah Jawa Barat akan menunggu dengan antusias pengumuman resmi mengenai pengganti Plh Sekda Jabar dan proses open bidding yang akan segera dilakukan. Keputusan ini diharapkan akan membawa manfaat positif dan pengembangan yang lebih baik bagi provinsi tersebut. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
