“Contohnya program One Village One Company, dan One Pesantren One Product, itu perlu dievaluasi. Kita lihat program itu lebih banyak kepada UMKM yang sudah beroperasi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Acuviarta menyampaikan, pemerintah jangan hanya melihat entitas UMKM, tetapi harus sudah fokus kepada produk yang dihasilkan. Sebab, ada perbedaan persoalan antara UMKM di perkotaan dan pedesaan.
“Di perkotaan kan paling banyak perdagangan. Itu treatment-nya bagaimana perdagangan UMKM lebih maksimal. Sementara di desa lebih banyak UMKM di komoditas pertanian dan itu perlu didorong,” paparnya.
Atas dasar itu, Acuviarta mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berorientasi pada kuantitas. Menurutnya, stimulus serta dorongan program atau kegiatan yang hasilnya terukur harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Saya kira selama ini UMKM hanya sebagai komoditas politik, itu harus kita hilangkan. Pengembangan UMKM harus betul-betul kepada mengoptimalkan tenaga kerja dan sebagainya,” tandasnya. (Red)
