JABARNEWS | BANDUNG – Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC) meminta seluruh pihak yang terlibat dalam konflik pengelolaan Bandung Zoo untuk menahan diri dan tidak memperkeruh suasana. Langkah ini dinilai penting agar polemik yang sudah berlangsung lama tidak terus berlarut dan berdampak negatif terhadap masyarakat maupun satwa yang ada di kebun binatang tersebut.
Direktur Eksekutif IPRC, M. Indra Purnama, mengatakan polemik Bandung Zoo muncul akibat lemahnya tata kelola administrasi ruang publik yang tidak tertata dengan baik. Ia menilai persoalan ini sudah terjadi cukup lama dan bahkan melewati beberapa masa kepemimpinan.
“Puncaknya terjadi tahun ini. Kalau sejak awal tata kelolanya baik, tentu permasalahan tidak akan sepanjang ini. Saat ini juga sudah ada proses hukum yang sedang berjalan. Jadi, hasil hukum nanti harus menjadi pijakan bagi semua pihak,” ujar Indra dalam diskusi publik bertajuk ‘Tata Kelola Kebun Binatang, Mau Dibawa ke Mana?’ di Jalan Merdeka, Kota Bandung, Kamis (16/10/2025).
Indra menegaskan pentingnya kehadiran Pemerintah Kota Bandung untuk mengontrol dan memastikan kerja sama dengan yayasan atau pengelola agar operasional kebun binatang tetap berjalan normal.
“Kalau tidak ada kontrol pemerintah, permasalahan seperti ini bisa terulang lagi di masa depan,” tegasnya.
