“(Kelanjutan) Terkait dengan KDS kita akan coba, soal ini lagi berjalan. KDS itu mencakup beberapa manfaat. Semua itu akan kita minta keterangan dari Wali Kota dugaan penyalahgunaan kewenangan, tidak tepat sasaran, tidak transparan, dan sebagainya,” kata Hendrik.
Hendrik mengklaim memiliki laporan terkait dugaan KDS dipolitisasi. Namun Hendrik belum mau membuka bukti yang dimiliki.
“Oh, iya, ada (laporan). Temuan itu kan nanti jadi alat bukti kita,” sambungnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok Ikravany Hilman menyebut ada 38 anggota DPRD Depok yang mencanangkan mosi tidak percaya kepada Pemerintah Kota. Mereka mempertanyakan beberapa program kebijakan serta mekanisme penerapannya.
Anggota Fraksi PKB-PSI Babai Suhaimi mengatakan mosi dilayangkan terkait pelaksanaan program Kartu Depok Sejahtera (KDS) dan mutasi aparatur sipil negara (ASN).
“Kepada pemerintah pelaksanaan program KDS dan mutasi ASN. Berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan Komisi D, termasuk juga anggota DPRD secara individu di luar anggota komisi, seperti saya. Mengetahui sendiri, ada kejanggalan dan ada tindakan tidak transparan serta mempolitisasi program KDS untuk kepentingan partai penguasa,” ujar Babai Suhaimi. (red)
Sumber: Detik.com
