JABARNEWS | BANDUNG – Hubungan DPRD Kota Depok dengan Wali Kota Depok kian memanas. Terakhir, lembaga legislatif tersebut akan mengajukan hak interpelasi terhadap Wali Kota Depok Mohammad idris.
Polemik ini salah satunya dipicu program Kartu Depok Sejahtera (KDS) yang digagas Wali Kota Depok Mohammad Idris.
“Awalnya kita menyampaikan sikap mosi tidak percaya, yang akan ditindaklanjuti dengan pengajuan hak interpelasi yang diatur oleh undang-undang,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo saat dimintai konfirmasi, Kamis (12/5/2022).
Menurut Hendrik, rencana interpelasi Walkot Idris akan dibawa ke rapat paripurna. Namun saat ini pelayangan mosi tidak percaya baru ke Ketua DPRD Kota Depok TM Yusuf Syahputra.
“Semua ini kan dimunculkan bahasa mosi tidak percaya, tapi intinya itu adalah interpelasi nanti kita minta keterangan kepada Wali Kota,” papar Hendrik.
Hendrik menyebut interpelasi ini menuntut transparansi program kerja Pemkot Depok, salah satunya KDS.
