JABARNEWS | PURWAKARTA – Ribuan massa yang tergabung dalam Paguyuban Pembudidaya Ikan Keramba Jaring Apung (PPI-KJA) menggelar aksi di depan DPRD Kabupaten Purwakarta, Rabu (17/10/2018). Sebelumnya, massa melakukan aksi di halaman Pendopo Purwakarta.
Mereka menuntut agar program Zero KJA Danau Jatiluhur yang merupakan program dari pemerintah pusat dihentikan.
Salah satu penggerak aksi, Pipin Sopian, mengatakan, program Zero KJA Danau Jatiluhur tidak sejalan dengan keinginan para petani KJA.
“Saya bersama para pembudi daya ikan ini melakukan aksi simpatik. Mereka memiliki keluarga yang harus dinafkahi. Tolak penggusuran KJA,” ucap Pipin, yang juga mantan Presiden BEM Universitas Indonesia.
Lanjut Pipin, dirinya akan melakukan aksi yang lebih besar di Jakarta. Dia paham betul bahwa pemegang kebijakan tersebut tidak berada di Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Pemerintah pusat sepenuhnya berwenang atas kebijakan Zero KJA.
“Melihat kasus cantrang, pemerintah akan mendengar kalau massa aksi kian membesar dan kalau sudah ada insiden. Kami akan menggelar aksi lebih besar di Jakarta,” ujarnya.
Luthfi Bamala, penggerak aksi lainnya, dalam orasinya mengatakan, pemerintah pusat tidak boleh menambah beban rakyat.
“Himpitan ekonomi rakyat kini semakin sulit. Jangan merusak usaha rakyat yang sudah puluhan tahun lamanya dibangun. Pemerintah harus peduli,” katanya.
Dituturkannya, dalam aksi kali ini, massa PPI-KJA menuntut agar SK tentang zero KJA Danau Jatiluhur dicabut. Selain itu, hentikan penertiban oleh Satgas dan berikan payung hukum untuk petani KJA.
“Saya bersama petani KJA ingin mengembalikan kenyamanan mereka bekerja,” ucapnya.
Terkait dugaan politisasi dari gerakan petani KJA, Lutfi menandaskan, gerakan tersebut tidak ada kaitannya dengan politik.
“Tidak ada urusannya dengan politik,” pungkasnya. (Mtr)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
