Ia juga menekankan bahwa pembangunan Jawa Barat harus dilakukan secara agregat, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan.
“Tidak mungkin Jawa Barat istimewa tanpa kabupaten/kota yang istimewa. Begitu pula sebaliknya, tidak mungkin kabupaten/kota istimewa jika kecamatan tidak istimewa,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Herman juga berharap pemeriksaan LKPD 2024 dapat memberikan hasil yang membanggakan. Pemprov Jabar sendiri telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 13 kali berturut-turut.
“Atas nama Pemprov Jabar dan 27 kabupaten/kota, kami menyerahkan LKPD unaudited dengan sepenuh hati. Selanjutnya, kami berharap ada masukan dan bimbingan dari BPK agar Jawa Barat bisa semakin maju,” tutupnya. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
