Ia berharap Pemprov Jabar membuka ruang pembicaraan dengan sekolah swasta untuk memperkuat kolaborasi, termasuk melalui pemberian hibah Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dan revisi juknis PAPS agar sekolah swasta terlibat aktif dalam penanganan anak yang tidak bersekolah.
Gilang juga mendesak adanya alokasi anggaran khusus bagi sekolah swasta yang menerima siswa dari keluarga kategori desil 1 dan 2 dalam program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
“Jika guru negeri digaji pemerintah, guru swasta juga harus mendapat perlakuan yang sama, begitu juga peserta didiknya,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta siswa yang belum mendapatkan sekolah diarahkan ke sekolah swasta terdekat.
“Swasta dan negeri sama saja. Kami berharap PAPS tidak sekadar instrumen administratif, tetapi menjadi gerakan bersama yang menguatkan kolaborasi demi mewujudkan ekosistem pendidikan yang adil dan berkelanjutan di Jawa Barat,” pungkasnya. (Gin)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
