Lebih lanjut, menyebutkan bahwa jika masih ditemukan adanya komponen bangsa yang membahas bahkan mendukung masalah itu, sanksi tegas perlu diberikan bagi komponen bangsa yang melanggar.
“Makannya saya rasa pencopotan jabatan jadi konsekuensi yang harus diberikan, karena kalau tidak maka patut dipertanyakan apakah presiden mengatakan tidak tapi nyatanya iya atau bagaimana, langkah tegas ini yang kami nantikan,” ucapnya.
“Masa iya presiden sudah jelas jelas bilang jangan lagi dibahas masih ada yang bahas, saya rasa pencopotan sudah menjadi hal yang wajib dilakukan oleh pak presiden jika masih ada unsur bangsa yang membahas masalah ini,” sambungnya.
Jika hal itu tidak dilakukan, Haru menegaskan, ada hal lain di balik perkataan presiden di hadapan publik yang disetujui tentang rencana itu.
“Makanya kita menunggu nih apakah wacana ini terus bergulir atau tidak, kalau masih bergulir berarti perkataan presiden tidak diindahkan oleh unsur unsur bangsa ini, atau mungkin ada kesepakatan lain di balik penolakan pak presiden,” tandasnya. (Red)
