Soal Wacana Penundaan Pemilu dan Penambahan Jabatan Presiden, PKS Jabar Tunggu Langkah Tegas Jokowi

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat Haru Suandharu. (Foto: Rian/JabarNews).

Lebih lanjut, menyebutkan bahwa jika masih ditemukan adanya komponen bangsa yang membahas bahkan mendukung masalah itu, sanksi tegas perlu diberikan bagi komponen bangsa yang melanggar.

“Makannya saya rasa pencopotan jabatan jadi konsekuensi yang harus diberikan, karena kalau tidak maka patut dipertanyakan apakah presiden mengatakan tidak tapi nyatanya iya atau bagaimana, langkah tegas ini yang kami nantikan,” ucapnya.

Baca Juga:  Inilah Daerah di Jawa Barat yang Jadi Prioritas MyPertamina

“Masa iya presiden sudah jelas jelas bilang jangan lagi dibahas masih ada yang bahas, saya rasa pencopotan sudah menjadi hal yang wajib dilakukan oleh pak presiden jika masih ada unsur bangsa yang membahas masalah ini,” sambungnya.

Baca Juga:  GP Ansor: Junjung Tata Krama Dakwah  

Jika hal itu tidak dilakukan, Haru menegaskan, ada hal lain di balik perkataan presiden di hadapan publik yang disetujui tentang rencana itu.

Baca Juga:  Bey Machmudin Pastikan UMKM bakal Isi Stand di Stasiun Padalarang dan Tegalluar

“Makanya kita menunggu nih apakah wacana ini terus bergulir atau tidak, kalau masih bergulir berarti perkataan presiden tidak diindahkan oleh unsur unsur bangsa ini, atau mungkin ada kesepakatan lain di balik penolakan pak presiden,” tandasnya. (Red)