Berkaitan dengan outsourcing, sambung dia, di edaran baru mengatur hanya tiga elemen yakni pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan.
“Belum mengatur non PNS tenaga administrasi, tenaga kesehatan, tenaga guru itu diperbolehkan atau tidak. Sementara kaitan dengan tenaga kesehatan tenaga guru itu kan merupakan pelayanan dasar yang bersentuhan dengan masyarakat yang mana merupakan kewajiban harus dipenuhi oleh pemerintah daerah,” jelas bahwa Dadi.
Meski begitu, ia menghimbau kepada non PNS tetap tenang dan bekerja dengan baik karena pihaknya mungkin juga daerah-daerah lain juga berusaha semaksimal mungkin mencari solusi terbaik.
“Bagaimana pun juga kebijakan itu akan berdampak, salah satunya angka penganguran yang membengkak,” tutur Dadi. (Gin)
