“Pasal 490 UU Pemilu mengatur sanksi bagi kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu. Sanksi tersebut mencakup pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,” ungkap Tatang.
Selain itu, Pasal 494 UU Pemilu memberikan sanksi untuk PNS, prajurit TNI, anggota Polri, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3). Sanksi tersebut mencakup pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00.
Pasal 548 UU Pemilu mengatur sanksi bagi orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Pemerintah Desa, atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye. Sanksi tersebut mencakup pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
