Karena, masih tegas Fanpan, bila ada perusahaan memiliki karyawan lebih dari seratus karyawan, maka perusahaan tersebut wajib mendaftarkan jaminan sosial, baik itu BPJS ketenagakerjaan maupun BPJS kesehatan.
Hal itu sudah diatur sesuai aturan perundang-undangan diantaranya pada UU No 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial.
“Kepada pihak terkait agar segera bertindak dan mengevaluasi perusahaan tersebut,” pintanya.
Fanpan menambahkan, kepada dinas terkait dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur, agar segera mengevaluasi perusahaan tersebut. Jangan hanya perusahaan yang mematuhi aturan saja yang dipantau, namun perusahaan ini dibiarkan begitu saja.
“Nah! Jelaslah ini harus dipantau juga, jangan jadi polemik yang buruk di Cianjur. Dan, bila dinas terkait tidak bergerak maka saya segera laporkan pada Bupati Cianjur,” tutupnya.
