Komisi V pun, sambung Gus Ahad, membuka masukan dari masyarakat untuk disampaikan kepada DPRD, baik lewat medsos dan lainnya. Masukan-masukan terkait PPDB itu akan ditampung dan dirangkum.
“Kemudian, kami beserta stakeholder akan membuat semacam rumusan rekomendasi bersama, yang akan disampaikan kepada Kementerian dan Komisi X DPR RI untuk perbaikan PPDB di masa depan,” ujarnya.
Lebih lanjut Gus Ahad mengatakan, saat ini belum dilakukan verifikasi kepada peserta didik baru. Pada masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) pekan depan, para peserta didik baru ini diminta membawa hardcopy persyaratan administrasinya.
“Silakan tim bekerja. Periksa dengan teliti berkas tersebut. Kemudian tegaskan komitmennya karena sudah ada pakta integritas. Yakni, siapapun yang menggunakan data palsu langsung dicoret,” ucapnya.
Untuk memberikan efek jera, kata Gus Ahad, laporkan itu oknumnya, mau ASN, aparat, dan lainnya. “Mereka ini punya atasan, laporkan saja kepada atasannya. Sehingga publik tahu kita benar-benar bekerja,” kata Gus Ahad.
