Banyak Alamat Palsu dan Titipan, Gus Ahad Minta Kementerian Evaluasi Sistem PPDB

DPRD Jabar
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya. (Foto: Rian/JabarNews).

Masalah zonasi ini, ujar Erwin, sebenarnya bisa dikalkulasi dan diketahui persoalannya. Tidak perlu sampai dibikin tim khusus. Cukup dengan membuat proposal dan disampaikan ke pusat. Karena data dan masukan yang dimiliki Komisi V sudah lengkap dan jelas,” tandasnya. (Red)

Baca Juga:  Pj Gubernur Jabar harus Berasal dari Orang Sunda? Ini Alasannya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News