Fenomena-fenomena tersebut juga semakin menegaskan ada PR besar bagi pemerintah, khususnya di Jawa Barat. Yakni, terjadinya hal ini salah satunya dikarenakan lambannya pertumbuhan sekolah baru.
“Kemudian, masih berkembangnya istilah sekolah favorit di masyarakat, karena bagaimana pun usaha Pemda untuk menghilangkan sekolah favorit ini sulit. Artinya, Pemda harus lebih serius. Termasuk juga membuka sekolah terbuka,” ujarnya.
Pemda juga harus memperhatikan sekolah swasta, naikkan bantuan KETM. “Ubah konsep pembiayaan dari “sekolah negeri gratis untuk semua”, menjadi “sekolah negeri dan swasta gratis untuk semua masyarakat miskin”,” ucapnya.
Sementara itu Koordinator Koalisi Pemantau Pendidikan Jawa Barat (KPPJB), Erwin Permadi mengatakan, Pemerintah Provinsi Jabar melalui Dinas Pendidikan harus memiliki bargaining position terkait kebijakan PPDB.
“Pemprov Jabar bisa mengirimkan utusannya pada rapat koordinasi nasional dan menyampaikan persoalan PPDB sehingga didapat solusi yang bersifat nasional. Jangan sampai ketika ada kebijakan pusat, khususnya dalam PPDB ini, hanya menerima dengan pasrah begitu saja,” kata Erwin.
