Kemudian, hal ini terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah Di mana didalamnya ada optimalisasi hubungan luar negeri bagi pembangunan Jawa Barat. Tentu Itu semua harus disiapkan Pemprov kesiapannya baik itu infrastruktur, regulasi hingga penyelenggaraannya agar mendapatkan pendampingan dan dirumuskan bersama pihak terkait.
“Bagaimana infrastrukturnya menuju 20 tahun kedepan harus ditunjukan wajahnya sudah borderless tapi harus disiapkan fundamentalnya seperti apa,” bebernya.
Yang tidak kalah penting, dalam hal ini pemprov juga sebaiknya melibatkan secara intensif civil sociaty, seperti Bandung Geopolitic Studies (BGS) sebagai lembaga yang merupakan bisa atau mewadahi penghubung antara warga (people to people atau bisnis to bisnis) dengan pemerintah.
“Karena itu harus ada kemitraan yang strategis dan berjangka panjang dengan lembaga civil sociaties seperti BGS ini,” sebut Bedi.
Bedi menegaskan, biro hubungan kerjasama luar negeri yang diusulkan itu sangat penting sekali. Pasalnya, yang namanya negara besar bahwa kebijakan luar negeri menjadi bagian yang paling integral dari pada kebijakan dalam negeri. Sedangkan, untuk negara yang sedang berkembang justru menjadi bagian dari objek kebijakan negara lain.
