DPRD Jabar Dukung Penyegaran Direksi Bank BJB

JABARNEWS | BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat menilai perlu ada upaya penyegaran di tubuh Bank BJB. Ini dirasa penting untuk mengakomodasi hadirnya putra-putra daerah terbaik di jajaran direksi bank BUMD Jabar tersebut.

Eryani Sulam, anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat yang salah satunya mengawasi badan usaha milik daerah (BUMD) mengatakan, tidak berlebihan jika dilakukan penyegaran terhadap jajaran direksi Bank BJB. Selain untuk meningkatkan kinerja, inipun dirasa perlu untuk mengakomodasi peran putra daerah.

Baca Juga:  Citra Bakti/Saba Desa Sebagai Bentuk Optimalisasi Komunikasi dan Penyerapan Aspirasi DPRD Jabar

“Saya kira layak juga untuk dilakukan penyegaran,” kata Eryani di Bandung, Selasa (9/10/2018).

Dikatakannya, tujuan Bank BJB didirikan salah satunya agar bisa menjadi kebanggaan warga Jawa Barat.

“Awal dari berdirinya BJB ini ingin membuat sebuah bank yang menjadi kebanggan orang Jawa Barat,” katanya.

Kebanggaan ini, lanjut dia, tidak hanya sebatas kontribusi perekonomian yang diberikan, tetapi mencakup juga pendayagunaan putra daerah di dalamnya.

“Dari sisi sumber daya manusianya juga,” katanya.

Dia pun menegaskan, tidak berlebihan jika jajaran direksi banyak diisi putra Jawa Barat.

Baca Juga:  Reses di Kecamatan Ciparay, Thoriqoh Nashrullah Fitriyah Menerima Banyak Aspirasi dan Keluhan

“Kenapa tidak orang Jawa Barat di direksi. Yang jelas ini kan Bank Jabar,” katanya.

Selain itu, dia pun ingin jenjang karier di bank tersebut berjalan dengan baik. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan pola rekruitmen direksi berasal dari internal bank tersebut.

“Ketika kariernya juga berpotensi, tidak menutup kemungkinan. (Direksi) itu juga dibuka dari internal ini. Sepanjang sesuai dengan OJK, aturan tidak dilanggar,” katanya.

Lebih lanjut, Eryani menilai pembagian tugas antara gubernur dengan wakil gubernur Jawa Barat sudah tepat. Menurutnya, penanganan BUMD ini memerluka perhatian yang khusus sehingga yang bertugas di dalamnya harus benar-benar konsentrasi.

Baca Juga:  DPRD Jabar: Vaksinasi Untuk Penyandang Disabilitas Harus Diperhatikan

“Berbagi kewenangan (antara gubernur dengan wakil gubernur) itu tepat. Penanganan BUMD perlu konsentrasi khusus,” katanya.

Dia pun memuji kolaborasi antara kedua pucuk pimpinan tersebut dalam meningkatkan kinerja perusahaan pelat merah tersebut.

“Jadi kewenangannya diberikan setahun ke Pak Wagub, itu betul,” katanya. (wan)

Jabarnews | Berita Jawa Barat