Salah satu kekhawatiran utama DPRD adalah munculnya “kastanisasi” pendidikan seperti yang pernah terjadi pada program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang akhirnya dibatalkan Mahkamah Konstitusi.
“Ya itu yang juga kita khawatirkan dan jangan sampai itu terjadi, karena itu akan mempertegas sekolah-sekolah Maung, yang kemudian menjadi tujuan anak-anak lintas zonasi untuk bisa masuk ke sana,” ujarnya.
Menurut Yomanius, konsep sekolah unggulan dengan fasilitas dan dukungan lebih besar berpotensi menciptakan kesenjangan antar sekolah jika tidak dikontrol secara ketat.
“Selanjutnya juga kita menaruh perhatian, kekhawatiran atas kastanisasi. RSBI kasta paling tinggi, kemudian SMA-SMA lainnya termasuk swasta, kasta-kasta lebih bawah,” katanya.
Ia menegaskan pembatalan RSBI oleh Mahkamah Konstitusi harus menjadi pelajaran penting agar kebijakan serupa tidak kembali melahirkan ketidakadilan dalam akses pendidikan.
