• Rabu, 1 Desember 2021

DPRD Jabar Sebut Digitalisasi Pajak Solusi Permasalahan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Kamis, 11 November 2021 | 10:59 WIB
Rapat kerja Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat dengan Bapenda Jabar dan seluruh Pusat P3D Kabupaten dan Kota Se-Jawa Barat.  (Humas DPRD Jabar)
Rapat kerja Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat dengan Bapenda Jabar dan seluruh Pusat P3D Kabupaten dan Kota Se-Jawa Barat. (Humas DPRD Jabar)

JABARNEWS | BANDUNG - Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat menilai masih ada pemanfaatan aset Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) yang kurang maksimal. Hal itu terlihat dari banyaknya kantor P3D yang kurang dalam memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Komisi III DPRD Jabar Phinera Wijaya mengatakan, tercatat ada 34 kantor P3D yang luas dan strategis dan dapat dimaksimalkan dalam pemanfaatan aset untuk mendongkrak PAD agar lebih baik.

"Pemanfaatan aset yang ada di P3D kurang maksimal karena banyak kantor P3D yang luas dan strategis namun kurang diolah dengan baik, ada 34 kantor bisa P3D di seluruh jawa Barat yang bisa dimanfaatkan untuk potensi pendapatan yang lebih baik," kata Phinera di Kabupaten Bandung Barat, Rabu, 10 November 2021.

Baca Juga: Herman Suherman Pastikan Jembatan Menjadi Prioritas Pembangunan di Cianjur

Baca Juga: Tips Mudah Membersihkan Noda Kunyit Pada Pakaian dan Kain

Phinera menyebut, Kantor P3D rata-rata mengalami kendala dalam menertibkan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU), yang harus dicari solusinya agar masyarakat dapat membayar pajak tepat waktu dan sesuai

"Kantor P3D selalu terjebak dengan permasalahan kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTMDU), disitu kita harus bisa mencari permasalahanya dimana dan P3D harus bisa mencari solusi yang baik agar masyarakat mau membayar pajak tersebut," sebutnya.

Baca Juga: Tandatangani Nota Kebijakan Umum Anggaran 2022, Ridwan Kamil Paparkan 11 Program Prioritas Jabar

Baca Juga: Kabar Gembira! Kabupaten Serdang Bedagai Turun ke PPKM Level 1, Ini Pesan Darma Wijaya

Menurutnya, program digitalisasi dalam hal pembayaran pajak menjadi hal yang tepat untuk dikembangkan, karena dengan adanya digitalisasi tersebut, itu membuat masyarakat mudah untuk membayar pajak.

Halaman:

Editor: Rian Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

DPRD Jabar Tindaklajuti 13 Raperda Usulan Gubernur

Jumat, 19 November 2021 | 08:19 WIB
X