• Rabu, 1 Desember 2021

DPRD Jabar: Permendikbud PPKS Harus Dicabut dan Tolak RUU TPKS

- Jumat, 26 November 2021 | 08:10 WIB
Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya saat menerima audiensi dari KAMMI PW Jabar terkait penolakan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS dan RUU TPKS di Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Jl. Diponegoro No. 27 Kota Bandung.  (Humas DPRD Jabar)
Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya saat menerima audiensi dari KAMMI PW Jabar terkait penolakan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS dan RUU TPKS di Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Jl. Diponegoro No. 27 Kota Bandung. (Humas DPRD Jabar)

JABARNEWS | BANDUNG - Aliansi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pengurus Wilayah (PW) Jawa Barat menggelar aksi demonstrasi untuk menolak Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang telah ditandatangani Menteri Nadiem Makarim pada 31 Agustus 2021 lalu.

Selain itu Aliansi KAMMI Jabar juga mendesak agar Badan Legislatif (Baleg) DPR RI untuk tidak mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang direncanakan bakal segera disahkan oleh DPR RI.

Para masa aksi tersebut langsung diterima untuk beraudensi oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya di Ruang Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung.

Baca Juga: Begini Komitmen Ridwan Kamil untuk Kemajuan Desa di Jabar

Baca Juga: Siap Disanksi, Hengki Kurniawan Rekomendasikan UMK Bandung Barat 2022 Naik 7 Persen

Pria yang akrab disapa Gus Ahad ini menjelaskan pemahaman mengenai Permendikbudristek No. 30 dan RUU TPKS harus diperluas, mengingat sama halnya pada saat pengesahan Peraturan Menteri dan RUU tersebut tidak berbeda dengan saat pengesahan RUU Cipta Kerja dan itu merupakan suatu pembodohan agar masyarakat tidak tahu apa isi Permen dan RUU tersebut.

"Pemahaman harus diperluas, karena bangsa Indonesia ini masih kurang minatnya untuk membaca. Ini ada semacam bentuk sistematis pembodohan untuk melarang masyarakat untuk tahu. Ini menjadi modus, seperti RUU Cipta kerja omnibuslaw yang ketika rapat pengesahan banyak konstitusi yang dilarang untuk berbicara atau intrupsi," katanya di Bandung, Kamis 25 November 2021.

Baca Juga: Ditagih Bayar Oli Rp40 Ribu, Tukang Kelapa di Bandung Tebaskan Golok ke Leher Pria Mabuk

Baca Juga: UMK 2022 di Kabupaten Bekasi Direkomendasikan Rp5 Juta, Ribuan Buruh Bubarkan Diri

Menurut Gus Ahad, kondisi politik saat ini di Indonesia bisa dibilang tidak berimbang terutama yang berada di pusat dibandingkan tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota sehingga keputusan dari pusat harus diterima.

Halaman:

Editor: Rian Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

DPRD Jabar Tindaklajuti 13 Raperda Usulan Gubernur

Jumat, 19 November 2021 | 08:19 WIB
X