• Senin, 29 November 2021

Tiga Belas Tahun Otonomi Daerah, Seberapa Mandiri Purwakarta?

- Jumat, 15 Oktober 2021 | 15:17 WIB
Kabupaten Purwakarta. (Istimewa)
Kabupaten Purwakarta. (Istimewa)

Penulis : Widdy Apriandi (Analis Kebijakan Lingkar Studi Pembangunan Purwakarta Sekaligus Mahasiswa Pasca-Sarjana IPB)

Implementasi otonomi daerah di Kabupaten Purwakarta, sebut saja terhitung sejak orde PEMILU Kepala Daerah (Pemilukada) langsung, sudah berjalan lebih kurang 13 tahun. Di masa itu, Dedi Mulyadi sanggup bertahan dua periode (2008-2013 & 2013-2018). Setelah itu, seperti kita ketahui bersama, estafet kekuasaan tak kemana-mana; beralih kepada istrinya sendiri hingga 2024 nanti.

Saya tak berselera menyoal sisi ‘dinasti’, selama regulasi ke-PEMILU-an kita belum berubah signifikan. Rasa-rasanya seperti meninju air saja. Tak berbekas. Kalau pun harus terus ditinju pun percuma. Yang betul adalah airnya dikuras, kolam dibenahi, baru di-isi air demokrasi yang murni. Bukan sepuhan atau tempelan.

Baca Juga: Ternyata Ini Penyebab Tipes Menurut Dr. Nadia Alaydrus, Bukan Karena Kecapean Sering Kerja!

Baca Juga: Dirjen PPKTrans: Transmigran Berhak Peroleh Lahan Usaha dan Rumah dengan Status Hak Milik

Yang hendak saya ulas adalah hal substansial. Yaitu, kualitas otonomi daerah itu sendiri. 13 tahun sudah berlalu. Lantas, sudah sejauh mana langkahnya? Katakanlah, fokus pada satu tinjauan saja; seberapa mandiri Kabupaten Purwakarta? Bukankah esensi dari otonomi daerah adalah kemandirian daerah itu sendiri?

Baca Juga: Ridwan Kamil Siapkan Tujuh Ekonomi Baru Pasca Pandemi Covid-19, Apa Saja?

Baca Juga: Temui Orang Tua Korban Penganiayaan di Bogor, Uu Ruzhanul Ulum Minta Pihak Sekolah Lebih Tegas 

Derajat Desentralisasi Fiskal
Salahsatu indikator yang menunjukkan kadar kemandirian suatu daerah adalah derajat desentralisasi fiskal. Secara garis besar, rasio ini membandingkan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total APBD suatu daerah. Semakin rendah rasionya, maka semakin rendah pula sisi kemandirian daerah tersebut. Dengan kata lain, daerah justru bergantung dana dari luar, entah dana transfer perimbangan dari pusat maupun pinjaman daerah.

Halaman:

Editor: Iqbal Safana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ayo Bersekolah di SMK Parawisata!

Rabu, 13 Oktober 2021 | 13:49 WIB

Menerka Arah APBD-P Purwakarta 2021

Kamis, 30 September 2021 | 08:54 WIB

Pelajar Putus Sekolah Tetap Dapat Berinovasi

Sabtu, 4 September 2021 | 11:30 WIB

Iklan Susupan Merampok Hak Penonton Tv

Senin, 23 Agustus 2021 | 12:11 WIB

Konflik Melahirkan Kemerdekaan RI

Senin, 16 Agustus 2021 | 12:00 WIB

Indonesia Memang Tangguh

Jumat, 13 Agustus 2021 | 12:59 WIB

Media Sosial dan Gerakan Sosial

Selasa, 10 Agustus 2021 | 18:20 WIB

Tips Bisnis Kecantikan Di Masa PPKM Darurat

Senin, 19 Juli 2021 | 13:34 WIB

Peribahasa Sunda Dan Pendidikan Karakter

Senin, 19 Juli 2021 | 10:05 WIB
X