Membaca Realitas Kesejahteraan Rakyat Purwakarta
Faktanya, masih banyak jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), per tahun 2022, masih terdapat 83.000 orang miskin di Purwakarta. Dibanding tahun 2021 yang mencapai 84.000 orang, jumlah orang miskin di Purwakarta memang berkurang. Tetapi, penurunan kemiskinan tersebut jauh dari kualifikasi signifikan.
Fenomena tersebut mengkontraskan kenyataan ‘pahit’ bahwa realitas aktual berbanding terbalik dengan narasi yang selalu diumbar oleh Bupati Purwakarta, Ambu Anne Ratna Mustika. S.E terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Belum lagi bila kita tambahkan dengan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang juga belum berubah secara signifikan sebagaimana diharapkan. Di tahun 2022, angka TPT adalah 8,75%. Sebelumnya, di tahun 2021, angka TPT berjumlah 10,7%. Rasa-rasanya kita masih boleh menyematkan pandangan,
Tafsir Pembangunan Data Presisi
Aras pembangunan memiliki pondasi kesejahteraan serta keadilan sosial, ini dapat diciptakan jika sebuah perencanaan tidak sekedar menggunakan tafsir kekuasaan yang hanya berdasarkan “kira-kira” saja. Ilmu pengetahuan dan teknologi hadir untuk membantu memudahkan proses perencanaan pembangunan tersebut agar lebih akurat dan presisi. Selain itu pembangunan nir-manusia yang menjadi bagian dalam perencanaan juga ditingkatkan secara bersamaan.
Data Desa Presisi (DDP) sebagai gagasan yang hadir dari Dr. Sofyan Sjaf (2020) untuk memecahkan bias pembangunan yang sering terjadi. Data tersebut dapat dijadikan sebagai acuan yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk memberikan gambaran serta kondisi aktual pada tingkat desa yang sesungguhnya.
Hal ini dapat mempermudah pemerintah desa hingga tingat daerah dalam merencanakan program sesuai dengan data yang didapat secara bottom-up, Terutama pada sisi kesejahteraan sosial. Jika kesadaran akan data presisi untuk perencanaan pembangunan itu hadir dan dimiliki oleh setiap individu, besar peluang permasalahan pembangunan bisa diselesaikan pada tingkat kabupaten hingga tingkat desa.
Oleh : San San Ramdhani
*) Pegiat Data Desa Presisi dan Mahasiswa Pasca Sarjana IPB University
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
