JABARNEWS | GARUT – Ribuan Honorer K2 harap-harap cemas, akankah tahun ini status mereka berubah menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), menyusul santernya isu pengangkatan HK2 menjadi CPNS diberbagai media. Demikian diungkapkan Kusnadi HK2 Asal Garut yang sudah jenuh dan bosan selalu di PHP (pemberi harapan palsu) oleh pemerintah.
“Pemerintah jangan selalu memberi harapan manis, bila memang tidak berniat untuk mengangkat kami jadi PNS,” ujarnya pada jabarnews, Senin (16/7/2018) malam, di Garut.
Diberitakan sebelumnya, MenPAN RB , Asman Abnur sempat berjanji dihadapan rapat gabungan di Baleg (Badan Legislasi ) DPR RI beberapa waktu lalu. Akan memprioritaskan HK2 menjadi PNS karena mereka diangkat sebagai honorer sebelum tahun 2005. Selain itu mereka sempat mengikuti tes CPNS 2013 dari kalangan honorer. Sayangnya mereka mengganggap proses seleksinya tidak transparan dan terbuka, diperparah lagi dengan banyaknya kasus yang tak pernah usai.
Menanggapi ini, Sekretaris Jendral Lembaga Advokasi dan Pembinaan Pendidikan Nasional (Labdiknas) Ma’mol Arif atau dikenal dengan sebutan Cak Mo’el juga bakal Calon Anggota DPR RI dari Madura, meminta Presiden RI agar segera mengeksekusi waktunya kapan Honorer K2 akan dinagkat menjadi PNS.
“Kementrian PAN RB sudah menyampaikan persoalan ini pada Presiden bahkan sudah ada di setneg,” ungkapnya,
Lebih lanjut menurutnya, sebenarnya pengangkatan HK2 Menjadi PNS tinggal presiden Joko Widodo menentukan waktunya saja. Sehingga para honorer itu tidak akan berharap-harap cemas menunggu kepastiannya.
“Memang tidak sedikit anggaran yang dibutuhkan , setidaknya sekira 30 Triliun harus menguras anggaran APBN,” terangnya.
Namun kata dia, bila memang pengangkatan Honorer K2 itu harus dipolitisasi jelang 2019, sepertinya buat mereka adalah keberkahan tersendiri karena berganti status menjadi PNS. Dan itu adalah harapan bertahun tahun mereka mengabdi .
Dihubungi terpisah, Pimpinan Badan legislasi ( Baleg ) yang juga Politisi PDI Perjuangan Arif Wibowo meminta honorer K2 untuk bersabar menunggu pemerintah menyelesaikan daftar inventarisir masalah (DIM) terhadap revisi UU Aparatur Sipil Negara.
Dia optimistis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur akan menepati janjinya.
“Berikan waktu kepada pemerintah. Jangan sedikit-sedikit diberikan deadline, nanti malah kabur dan enggak mau bahas lagi. Percayakan kepada pimpinan Baleg yang akan terus berkomunikasi dengan MenPAN-RB,” ujar Arif.
Awalnya, lanjut Arif, Baleg berharap sudah ada DIM karena perlu ambil beberapa kesimpulan. Namun, pemerintah belum menyiapkan karena masih harus melakukan konsolidasi untuk penyelesaian tenaga honorer.
“Pemerintah minta waktu, ya kami harus kooperatif juga. Apalagi laporan akan disampaikan ke Baleg baik terbuka atau tertutup,” ucapnya.
Yang membuat Arif lega, MenPAN-RB bersedia menyelesaikan honorer K2 yang berjumlah 438.590 orang. Walaupun yang akan diprioritaskan tahun ini adalah tenaga guru sekira 60 ribu orang, menurut Arif ini sudah langkah maju. (Tgr)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
