Bagaimana Mau Lawan Corona, PSBB Malah Amburadul

JABARNEWS | TASIKMALAYA – Pengamat kebijakan Pemerintah Kota Tasik dan sekaligus Dosen STISIP Tasikmalaya, Endri Herlambang, S.IP,. M.Pd menyebut bahwa aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Tasikmalaya terkesan amburadul.

Menurut Endri Herlambang, S.IP,. M.Pd, kebijakan PSBB dan blokade jalan yang diterapkan oleh Walikota Tasikmalaya dinilai tidak memberikan standar yang jelas.

“Dikarenakan indikator yang tidak jelas, sehingga menimbulkan banyaknya kemunculan multi persepsi dikalangan masyarakat maupun pengguna Jalan,” ujarnya kepada Jabarnews.com, Kamis (21/5/2020).

Endri mengatakan, dengan adanya penutupan jalan diberbagai titik oleh Pemkot Tasikmalaya, justru malah menimbulkan kemacetan dan penumpukan kendaraan, sehingga dapat memicu kerumunan orang, dan akhirnya penerapan aturan social distancing dan physical distancing untuk menekan angka penyebaran virus corona (Covid-19) itu seakan sia-sia.

Baca Juga:  Kemenkes Setujui PSBB Lima Wilayah di Jabar

“Disamping itu dengan adanya aturan PSBB versi Walikota Tasik itu, akhirnya banyak masyarakat yang meniru-niru dengan menutup Jalan Umum yang melewati wilayah kompleknya atau jalan-jalan kecil, nah ini justru malah menambah repot pengguna jalan,” bebernya.

Namun kata Endri dengan adanya kebijakan aturan PSBB yang tidak jelas indikatornya ini, banyak masyarakat yang semena-mena melakukan penutupan, dan kesannya PSBB di Kota Tasik ini akhirnya menjadi program coba-coba. Pada akhirnya PSBB ini bukanlah menjadi solusi, sehingga banyak yang menyatakan bahwa PSBB di Kota Tasik adalah penyebab sangsara babarengan.

Baca Juga:  Sempat Tertunda Satu Tahun, DPW PSI Jabar Akhirnya Resmi Dilantik

“Mengapa demikian, karena Pemkot Tasikmalaya seakan tidak mengunakan landasan filosofis, padahal landasan filosofis adalah landasan pertama yang harus dilakukan pemerintah agar nanti ontologi, epistemologi dan aksiologinya jelas,” ucap Endri.

Jadi kesannya PSBB di Kota Tasik ini menjadi kegiatan yg kurang efektif seakan hanya semata-mata untuk menyerap anggaran penanganan Covid-19, oleh sebab itu saya yakin akan banyak Kepala Daerah yang akan tersandung kasus penyalahgunaan dana penanganan Covid-19, termasuk Walikota Tasikmalaya,” ucapnya.

Baca Juga:  Kabar Baik! Tempat Wisata di Garut Kembali Buka untuk Umum, Ini Aturannya

Sementara, itu salah satu pengguna Jalan, Zanuary mengaku bahwa dengan adanya penutupan blokade Jalan diberbagai titik di Kota Tasik, malah menambah kemacetan dan penumpukan kendaraan.

“Bukannya menjadi solusi, malah kami dibuat bingung mutar sana sini, akhirnya kejebak macet dimana mana. Saya heran, seharusnya menghindari kerumunan, ini malah kita dituntun ke tempat kerumunan banyak orang,” ungkapnya. (Tny)