“Data yang kredibel bukan hanya persoalan teknis, tetapi berdampak langsung terhadap kredibilitas internasional Indonesia dan kesejahteraan rakyat. Data ekonomi yang tidak akurat, khususnya jika pertumbuhan dilebih-lebihkan, dapat menyesatkan pengambilan kebijakan,” tegasnya.
Media mencontohkan, data ekonomi yang tidak akurat bisa membuat pemerintah salah menunda stimulus, subsidi, atau perlindungan sosial karena menganggap ekonomi stabil. Akibatnya, pelaku usaha, investor, dan masyarakat akan terdampak negatif.
CELIOS mendorong adanya mekanisme peer-review yang melibatkan pakar independen serta reformasi transparansi di internal BPS. Mereka juga meminta pemerintah menghitung pertumbuhan ekonomi dengan standar Special Data Dissemination Standard (SDDS) Plus agar dapat dipertanggungjawabkan.
BPS sebelumnya melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 sebesar 5,12 persen yoy, dengan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp5.947 triliun dan PDB atas dasar harga konstan Rp3.396,3 triliun. Capaian ini lebih tinggi dibanding kuartal II 2024 yang tumbuh 5,05 persen yoy.
Secara quarter to quarter (qtq), ekonomi Indonesia tumbuh 4,04 persen, sementara hingga semester I 2025 pertumbuhan tercatat 4,99 persen.(red)
