Dinilai Plin-plan, Ketua KPU RI Didesak Turun

JABARNEWS | BANDUNG – Polemik seleks KPU Kabupaten dan Kota di Jawa Barat kian memanas. Puluhan peserta yang pada pengumuman pertama lolos menuju seleksi Uji Kelayakan dan Kepatutan berkumpul di Gedung Indonesia Menggugat Bandung.

Mereka menggelar “Jumpa Pers” mengecam keras tindakan Ketua KPU RI, Arief Budiman yang disinyalir menjadi biang kerok kekisruhan seleksi.

“Itu Ketua KPU RI hanya mendengar masukan sepihak. Ada tangan-tangan politik yang mencakar hak seseorang menjadi KPU Kabupaten Kota di Jawa Barat. Tangan itu ya yang punya akses kuat ke dia,” kata salah seorang yang gagal seleksi, Solihin, belum lama ini.

Baca Juga:  Komisi I DPRD Bahas Status BKPPPW

Menurut Solihin, Ketua KPU bersembunyi di balik kewenangannya untuk mendepak orang-orang yang dianggap tidak sesuai keinginan. Arief hanya mendengar masukan sepihak banyak peserta yang tidak lolos psikotes menjadi lolos.

“Kalau alasannya begitu, kenapa tidak setiap seleksi diumumkan nilainya, sehingga persoalan jadi terang benderang. Jangan cari alasan ini itu,” ujarnya.

Baca Juga:  Ini Alasan KPU Putuskan Pindah Lokasi Debat Capres-Cawapres, Ternyata...

Untuk itu, mundur dari jabatan hal yang harus dilakukan Arief Budiman karena Arief telah memutus harapan orang dengan bersembunyi di balik kewenangan.

“Kami juga minta Komisi II DPR RI memberi perhatian khusus di Jawa Barat ini karena jadi preseden buruk pelaksanaan Pemilu di Jawa Barat,” ucapnya.

Solihin pun mengungkapkan, seluruh peserta yang asalnya lolos pada pengumuman pertama telah melayangkan nota protes langsung ke KPU RI. Kemudian, mengadukannya ke DKPP dan PTUN atas tindakan-tindakan Ketua KPU RI itu.

Baca Juga:  Cuti Bersama, Anne Ratna Mustika: Pelayanan Masyarakat Tetap Jalan

“Ini bentuk abuse of power di Jabar yang kalau melihat aspek strategisnya seperti direncanakan untuk kepentingan politik Pilpres 2019,” tutur Solihin.

Kisruh seleksi KPU di Jawa Barat terjadi sejak perubahan nama yang lolos uji kelayakan dianulir kembali atas permintaan KPU RI. Penganuliran tersebut menimpa seleksi KPU Provinsi Jawa Barat dan teranyar 16 KPU Kabupaten Kota di Jawa Barat pula. (Har)

Jabarnews | Berita Jawa Barat