JABARNEWS | BANDUNG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Habullah Rahmad meminta penerapan New Normal atau atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) ditengah pandemi Covid-19 dikaji ulang.
Selain mempertimbangkan faktor kesehatan, menurutnya pemerintah juga dalam menerapkan new normal harus berdasarkan data perkembangan Covid-19.
“Pemerintah harus mengkaji dalam menerapkan new normal harus bedasarkan data dan sebaran pandemi Covid-19,” kata anggota DPRD Jabar dari Fraksi PAN ini, di Bandung, Senin (15/06/2020).
Menurutnya, mengkaji penerapan new normal ini sangat penting dilakukan untuk memutus penyebaran Covid-19, apalagi angka positif Covid-19 setiap hari terus mengalami peningkatan.
“Pasca lebaran harus ada kajian secara data apakah persebaran Covid-19 meningkat atau berapa yang kemarin ODP itu sudah nurun jumlahnya dan sebagian yang di rawat di RS sudah sembuh berapa yang meninggal dunia,” ucapnya.
Selain itu, Pemerintah juga dalam menerapkan new normal itu juga harus berlaku adil atau tidak pilih kasih terhadap aktivitas tertentu saja.
“Tidak bisa di berlakukan kepada pelaku ekonomi mall yang boleh buka, tetapi saran buat masyakat juga harus di normal dan juga sosial ekonom juga harus dihidupkan,” ujarnya.
“Kalau terlalu lama dirumahkan tanpa mencari nafkah saya kira meninmbulkan sosial dan kerawan juga negara atau provinis jawa barat tidak akan mampun terus menerus berbulan-bulan kedepan menanggung beban sosial,” tutupnya. (RNU)
