JABARNEWS | CIREBON – Keputusan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk mengurangi jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial Provinsi (Banprov) sudah diinformasikan kepada pemerintah kecamatan, desa dan puskesos.
Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Dadang Suhendra saat dikonfirmasi soal pengurangan jumlah KPM Bansos Provinsi (Bangub), pengurangan jumlah Bansos Provinsi tidak hanya terjadi di Kabupaten Cirebon saja, namun di seluruh Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat, Senin (13/7/2020)
“Dari sample pemeriksaan BPKP yang dilakukan di tiga desa di Kabupaten Cirebon banyak ditemui data KPM yang tumpang tindih dengan bansos lainnya,” ungkapnya.
Dadang menyadari dengan adanya kebijakan Gubernur Jabar yang mengurangi jumlah KPM Bansos Provinsi, maka akan terjadi kegaduhan di tengah masyarakat khususnya KPM yang data terhapus pada Bansos Provinsi tahap ke dua.
“Kami menyadari risiko gejolak yang akan timbul di tengah masyarakat, maka untuk meredam gejolak di masyarakat, Dinsos Kabupaten Cirebon sudah mengirimkan surat edaran pada pihak Pemerintah Kecamatan, Pemdes dan Puskesos untuk mensosialisasikan pada KPM yang terhapus datanya pada Banprov tahap ke dua,” bebernya.
Dadang mengaku pihaknya juga telah mengarahkan pihak Puskesos agar mendata ulang KPM yang terhapus dalam Banprov Corona untuk diajukan lagi pada bantuan tahap ke 3.
Terpisah, Kepala Desa Wilulang Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon, Iyoy Sonjaya mengaku sangat kecewa atas kebijakan sepihak dari Pemerintah Provinsi Jabar yang menghapus sebagian jumlah Bansos Provinsi.
“Kami jelas sangat kecewa dengan kepuasan Gubernur yang menghapus sebagian jumlah Bansos Corona Provinsi, kami sampai tidak bisa tidur karena memikirkan masyarakat yang lagi susah tidak mendapatkan Bansos,” kata Sonjaya saat ditemui di kantornya.
Kades Wilulang ini pun tidak mampu menyimpan rasa gundah gulananya kepada Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil), bahwa keputusan menghapus sebagian jumlah Bansos Provinsi akan menimbulkan gejolak di masyarakat desa.
“Kami sudah mati-matian menjaga kondusifitas di tengah masyarakat, maka dengan dikuranginya jumlah KPM Bansos Provinsi akan menimbulkan reaksi dari masyarakat,” demikian Sonjaya. (Ana)
