Komisi V DPR RI Apresiasi BLT Dana Desa

JABARNEWS | BANDUNG – Anggota Komisi V dari Fraksi PDIP DPR RI, Hi. Herson Mayulu, memberikan apresiasi kepada Kemendes PDTT berkaitan dengan regulasi baru tentang penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa.

Herson mengaku sudah satu minggu ini berada di desa bersama dengan petugas baik pendamping desa maupun tenaga ahli.

“Awalnya begitu banyak aturan yang tumpang tindih dan terjadi kebingungan. Nah, saya bersyukur Kemendes mengeluarkan aturan baru tentang penyaluran BLT,” katanya saat Rapat Kerja (Raker) secara Virtual dengan beberapa Mitra kerja Komisi diantaranya KemenPUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa PDTT, Selasa (21/04/2020) kemarin.

Baca Juga:  Arsenal Kalahkan Man City 2-0, Arteta: Sayangnya Tak Ada Suporter

Menurut Herson, terjadinya tumpang tindih data ini sudah biasa terjadi di negara ini, sehingga kemudian dibentuklah tim relawan, untuk melakukan pendataan agar penyaluran tepat sasaran.

Namun demikian, ia mengingatkan Kemendes terkait beberapa hal. Yang pertama agar konsisten dan tepat waktu dalam pengucuran dana desa, agar tidak menimbulkan persoalan baru di Daerah.

Selanjutnya, ia meminta Kemendes PDTT untuk memberikan perlindungan kepada para pendamping desa dan tenaga ahli yang bertugas di lapangan.

Baca Juga:  Berlatih Lebih Awal dari Tim Lain, Persib Tak Pikirkan Keuntungan

“Saya belum lihat upaya-upaya untuk menjaga mereka, mereka juga ini begitu mudah terpapar dengan virus corona (Covid-19). Sehingga saya berharap kepada Kemendes bisa melajukan upaya-upaya melindungi pendamping pendamping desa dan tenaga ahli kita di lapangan,” ujarnya

Lebih jauh juga mantan Bupati Bolsel dua periode ini mengatakan, tentang dana 10 triliun lebih yang diperuntukan untuk beberapa program, harus dipisahkan berapa yang sudah tertata di APBN sebelum ada pergeseran dan berapa yang baru ditetapkan.

Baca Juga:  Soal Pendidikan Dipaksa Gunakan Teknologi, Ini Kata DPR RI

Dia mencontohkan, seperti program P3TGAI dari sebelumnya berjumlah 6 ribu titik lokasi, setelah pergeseran bertambah 4 ribu titik lokasi.

Meski demikian, anggota DPR RI dari Sulut itu, memberikan suport kepada dua kementerian tersebut, sembari berharap, program program yang dikucurkan kebawah ini, betul betul menyentuh langsung masyarakat.

“Oleh sebab itu Satker-Satker di Provinsi harus cepat, karena program terhitung April sudah harus jalan, sekarang sudah memasuki akhir April. Mereka harus segera turun ke bawah melakukan sosialisasi tentang program ini,” pintanya. (Red)