“Kami meminta kementerian segera mengambil langkah tegas. Menteri menyatakan akan ada kebijakan khusus pada Januari untuk mengkaji apakah zonasi masih relevan untuk diterapkan,” katanya.
Selain sistem zonasi, penerapan Kurikulum Merdeka juga menjadi perhatian. Habib meminta pihak terkait untuk menyampaikan alat ukur keberhasilan kurikulum tersebut kepada masyarakat. Menurutnya, banyak pihak di lapangan merasa kebijakan ini belum memberikan hasil yang memuaskan.
“Bagaimana kita memastikan bahwa Kurikulum Merdeka ini berhasil? Banyak guru yang justru mengeluhkan beban administrasi yang berat. Padahal, penghasilan mereka tidak sebanding dengan tanggung jawab tambahan ini,” tuturnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa hanya sebagian kecil tenaga pendidik yang memberikan tanggapan positif terhadap Kurikulum Merdeka.
“Dari 100 guru, mungkin hanya 5 yang mendukung. Sisanya mengeluhkan beban kerja yang bertambah, sementara gaji tetap kecil. Hal ini perlu segera ditangani,” tambahnya.
Komisi X menekankan pentingnya kebijakan pendidikan yang benar-benar mendukung kebutuhan tenaga pendidik dan peserta didik, sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan di Indonesia. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
