JABARNEWS | BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat meminta pemerintah untuk segera menangani permasalahan ekonomi yang terjadi di Jabar. Hal tersebut mengingat kasus perceraian yang melonjak diakibatkan dari faktor ekonomi.
“Kalau kita liat secara besar penyebab tersebar perceraian di Indonesia adalah ekonomi di dalam keluarga,” kata Wakil ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya saat ditemui di kantor Fraksi PKS Gedung DPRD Jabar, Jumat (4/9/2020).
Pria yang akrab disapa Gus Ahad ini menjelaskan perlu adanya langkah pemerintah untuk mengatasi keprihatinan ini berupa langkah-langkah yang riil dari program pemerintah.
“Karena Pemerintah punya peran yang besar dari pemerintah lahirlah program-program yang mengaktifasi faktor-faktor penguat ketahanan keluarga,” jelasnya.
Gus Ahad mendesak pemerintah disemua level dapat menginisiasi program prakerja, bantuan langsung tunai dari kementrian tenaga kerja.
Menurutnya, program ini juga perlu dilakukan kajian yang lebih serius agar tepat sasaran, karena masalah perceraian ini ujung dari sekian komplikasi yang ujungnya tentunya perekonomian.
“Bagaimana agar program-program ini tepat sasaran dan membuat keluarga-keluarga tadi perekonomian terstabilkan,” ucapnya.
Oleh karena itu, Gus Ahad menilai sebelum program dijalankan perlu adanya kajian secara mendalam agar semua masyarakat dapat mendapatkan manfaat dari program yang dicanangkan.
“Nah ini salah satu yang harus di benahi, agar program ini disusun untuk keuntungan saya atau pihak pemberi, tetapi untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
“Jadi program-programa tadi perlu kajian baik di pusat, provinsi dan di kabupaten kota,” tutupnya. (RNU)
