JABARNEWS | BANDUNG – Menghadapi pandemi virus corona yang mengakibatkan jutaan orang kehilangan pekerjaan dan berpotensi kemiskinan massal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus menggenjot penyaluran bantuan sosial tunai dan non tunai pada Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) karena kebutuhan warga akan bantuan sudah mendesak.
Penyaluran bantuan yang sedang berjalan di kawasan Bogor, Depok dan Bekasi lalu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Bandung Barat dan Sumedang sejatinya memang sudah dinantikan warga yang perekonomiannya terdampak COVID-19.
Namun, Ketua Pagar Nusa Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat H. Asep Saepul Milah menilai ongkos untuk mendistribusikan bantuan sosial yang mencapai Rp. 281 Miliar merupakan pemborosan.
“Jika di kalkulasikan dengan jumlah bantuan per orang penerima. Maka akan ada sekitar 150 ribu orang penerima baru,” jelas H. Asep
Dalam pandangan H. Asep, menilai cara seperti itu sudah sesat pikir dan dirinya tidak sepakat dengan cara pemberian barang.
“Sudah saja kasih saja uang nya. Bentuknya cash,” katanya, Rabu (6/5/2020).
Pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang hanya menguntungkan pengusaha besar.
“Siapa yang menjadi suplayer barang bansos tersbut, pasti pengusaha kakap,” ujarnya.
Asep membandingkan dengan asumsi Bantuan Sosial apabila disalurkan dalam bentuk uang. Maka, warga yang menerima akan membelanjakan melalui warung dan usaha kecil lainnya disekitar.
“Maka akan ada perputaran uang di pelaku ekonomi akar rumput yang tersebar di seluruh Jawa Barat, ” katanya.
H. Asep menilai Ridwan Kamil harus berani melakukan hal tersebut apabila memang ada kepercayaan terhadap masyarakat.
“Catatan saya apabila pemprov Jawa Barat dalam hal ini, Ridwan Kamil mempercayai rakyatnya, maka kasihlah mereka dengan uang cash. Kecuali memang kalau tidak percaya. Kalau logikanya sudah seperti itu, ya susah,” katanya.
Kepercayaan kepada masyarakat, menurut Asep menjadi pokok dalam sistem pemerintah. Terlebih ketika terjadi kondisi seperti ini.
“Jangan lah kita seperti tidak percaya mereka, seolah olah kalau dikasih uang tunai maka akan dibelanjakan untuk hal hal yang tidak semestinya. Jangan lah seperti itu. Saya pikir masyarakat Jabar sudah semakin dewasa. Dalam kondisi seperti ini mana ada masyarakat pra sejahtera yang berpikir untuk membelanjakan kecuali untuk kebutuhan sembako,” ujarnya.
Asep juga memberikan penekanan ditengah kelesuan ekonomi akibat pandemi korona maka harus ada peredaran uang di masyarakat.
“Itu akan menolong roda ekonomi tumbuh. Karena terjadi peredaran ekonomi di masyarakat. Pelaku UKM yang menjadi punggung ekonomi Indonesia akan hidup,” tegasnya.
Untuk itu, H. Asep meminta Pemprov Jabar membuat kebijakan komprehensif dan detail agar stimulus ekonomi yang disiapkan sampai kepada orang yang tepat untuk membantu warga terdampak Covid-19. (Red)
