Sementara Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM, Andi Sandi mengatakan, sudah saatnya para kandidat didorong untuk lebih fokus menawarkan program kerja lima tahunan.
Selain itu, para kandidat pun seharusnya bisa menurunkan tensi dan polarisasi, terutama yang melibatkan politik identitas.
“Ini tidak baik bagi kontestasi politik. Ketika memanfaatkan isu SARA ini tidak menyelesaikan masalah,” kata dia.
Andi Sandi menambahkan, dalam proses kampanye ada kecenderungan dari kandidat politik untuk saling menyerang. Dampaknya masyarakat akan terpecah. Hal ini menjadi salah satu isu yang perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.
“Perlu dipahami bahwa ketika menonjolkan program tidak perlu mendiskreditkan calon dari partai lain. Efeknya masyarakat makin terpecah, padahal Indonesia dibangun di atas fondasi persatuan. Menonjolkan diri boleh tapi tidak dengan menginjak yang lain,” tambah dia.
