• Selasa, 28 September 2021

Syaiful Huda Diusulkan Cak Imin Gantikan Nadiem Makarim Jadi Mendikbud

- Kamis, 21 Januari 2021 | 12:46 WIB
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Muhaimin Iskandar atau dikenal Cak Imin (Foto: Net)
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Muhaimin Iskandar atau dikenal Cak Imin (Foto: Net)

JABARNEWS | JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Muhaimin Iskandar atau dikenal Cak Imin mengusulkan Syaiful Huda untuk menggantikan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

Alasan Cak Imin terkait usulan tersebut, pendidikan di Indonesia saat ini dinilai sedang berada di fase kritis terjadi selama masa pandemi Covid-19.

"Mendikbud yang kita harapkan dengan teknologi yang dia miliki, mengambil inisiasi untuk mengambil langkah-langkah alternatif bagi krisis darurat nasional pendidikan, tetapi sampai hari ini tidak ada tanda-tanda hal yang bisa diharapkan dari Mendikbud kita," kata Cak Imin saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) 15 DPW PKB secara virtual dilansir dari Okezone, Sabtu (16/1/2021).

"Saya ingin Mendikbud segera diganti dengan Syaiful Huda dari Ketua Komisi X DPR RI supaya ada penanganan yang cepat dari stagnasi pendidikan nasional kita," tambahnya.

Alasan lain yang disampaikan Cak Imin hampir dua tahun kinerja Mendikbud Nadiem Makarim dinilai belum ada tanda-tanda yang bisa dirasakan.

"Tolong sampaikan ke Pak Nadiem bahwa pendidikan di Indonesia saat ini kritis, butuh penanganan yang serius. Menangani soal pendidikan tidak bisa sambil guyonan, gak bisa sambil gojek. Gojek itu kalau bahasa Yogya itu bercanda. Gojekan itu namanya bercanda, gak bisa sambil bercanda dalam menangani krisis pendidikan kita," tuturnya.

Seperti diketahui, sebelumnya sejumlah organisasi pendidikan dan organisasi masyarakat yang tergabung dalam Program Organisasi Penggerak (POP) banyak yang menyatakan mundur dengan berbagai alasan.

Organisasi yang mundur tersebut diantaranya; Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU), dan Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI).

Sementara itu, Ketua Majelis Dikdasmen Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Kasiyarno mengatakan, ada sejumlah pertimbangan mengapa Muhammadiyah dari POP.

"Setelah ikut proses seleksi dalam POP Dirjen GTK Kemendikbud RI dan mempertimbangkan beberapa hal, maka dengan ini kami menyatakan mundur dari keikutsertaan program tersebut," kata Kasiyarno, Selasa (21/7/2020).

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi mengatakan, ada sejumlah pertimbangan PGRI mundur sebagai peserta Organisasi Penggerak Kemendikbud meski telah menjadi organisasi penggerak terpilih.

"Menyerap aspirasi dari anggota dan pengurus dari daerah, Pengurus Besar PGRI melalui Rapat Koordinasi bersama Pengurus PGRI Provinsi Seluruh Indonesia, Perangkat Kelengkapan Organisasi, Badan Penyelenggara Pendidikan dan Satuan Pendidikan PGRI yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 memutuskan untuk tidak bergabung dalam Program Organisasi Penggerak Kemendikbud," papar Unifah Rosyidi dalam keterangan tertulis, Jumat (24/7/2020). (Red)

Sumber: Berbagai Sumber

Editor: Solahudin

Tags

Terkini

BMKG Sempurnakan Sistem Peringatan Dini Tsunami

Senin, 20 September 2021 | 09:00 WIB
X