JABARNEWS | BANDUNG – Terkait rencana rapid test massal yang diselenggarakan kepada para santri di Jawa Barat, menurut Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum belum memikirkan untuk melakukan pengetesan karena minimnya alat test.
“Iya, sampai hari ini, kita belum berpikir untuk pengetesan. Karena seluruh santri yang datang dari berbagai kota/kabupaten sudah membawa surat pengatar masing-masing,” kata Uu di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Selasa (14/07/2020).
Selain itu juga, di beberapa pesantren melakukan pengetesan. Intinya, setiap santri yang akan masuk pondok pesantren harus melakukan rapid test di daerah tempat tinggalnya.
“Sudah dipastikan, dia (santri) itu selesai pengetesan di daerahnya masing-masing. Sekalipun kemarin menjadi keberatan untuk wali murid, karena ada yang 75 ribu ada yang 50 ribu . Beda-beda harga,” ucapnya.
Uu mengungkapkan perbedaan harga mengenai rapid test tidak bisa dipungkiri, dan akan merasa keberatan apalagi bagi yang tinggal di daerah pinggiran.
“Jadi kalau bagi orang kota 75 ribu mungkin tidak berat, tapi kalau daerah yang dipinggiran kan seperti itu adanya. Namun saya meyakinkan di pondok pesantren ini, inysa allah tidak akan ada pelanggaran dalam melaksanakan protokol kesehatan ini,” tandasnya.
Hal yang sama dikatakan Gubernur Jawa Barat Sekaligus Ketua tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Jawa barat, Ridwan Kamil, dirinya mengatakan permasalahan yang tengah dihadapi untuk melakukan tes swab masal yang akan dilaksanakan di pesantren.
“Ya bukan soal rapid test tidak rapid tesnya, barangnya yang kita mau tidak ada. contoh ya harusnya swab jangan rapid test, ya barangnya nggak ada,” kata Emil sapaan akrabnya di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Selasa (14/7/2020).
“Jadi kita menggunakan apa yang ada. yang ada yang rapid tes, ya kita manfaatkan, walaupun tidak ideal. Jadi rapid test pesantren juga sama, kita tidak bisa mensubsidi dulu karena belum,” tambahnya.
Dia menyebut, saat ini pihaknya sedang menyiapkan anggaran untuk pengetesan dari dana Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sebanyak 2,6 Triliun yang diberikan dari Pemerintah Pusat.
Dana tersebut akan dibagi menjadi tiga tipe pengetesan yang dianggarkan sebagai berikut: Tipe 1 sebanyak 50 juta, tipe 2 sebanyak 40 juta, dan tipe 3 sebanyak 25 juta. Emil juga mengungkapkan bahwa akan ada bantuan insentif guru pesantren dan bantuan MCK.
“Nah untuk pengetesan, beli masker di yang 50, 40, 25 ini sedang berproses administrasinya. Dan itu hanya boleh dibelanjakan untuk persiapan pembukaan Pesantren,” jelasnya.
“Jadi dananya ada, totalnya 2,6 triliun. nanti ada klasifikasi sementara dibagi tiga kategori. Jadi uang itu dipakai buat rapid test, beli masker, dan lain-lain,” tutupnya. (RNU)
