Ketua MK Suhartoyo menyatakan, pemilihan kepala daerah serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota harus dilaksanakan paling cepat dua tahun dan paling lambat dua setengah tahun setelah pelantikan presiden dan anggota DPR/DPD RI.
Putusan ini membatalkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 yang selama ini mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak.
MK menyatakan pasal tersebut inkonstitusional secara bersyarat apabila ke depan tidak dimaknai dengan pemberian jarak waktu sebagaimana disebutkan dalam putusan.
Putusan MK ini diprediksi akan berdampak signifikan pada peta politik nasional dan daerah, serta mengubah skema persiapan penyelenggaraan pemilu ke depan. (tik)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
