JABARNEWS | BANDUNG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut hampir separuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia mengalami kerugian serius akibat pengelolaan yang tidak profesional, terutama akibat praktik nepotisme atau “ordal” (orang dalam).
Menurut Tito, dari total 1.057 BUMD di Indonesia, hampir separuhnya saat ini berada dalam kondisi “berdarah” atau terus merugi. Kerugian tersebut berdampak langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi kurang optimal.
“Hampir separuh BUMD itu bleeding (merugi). Salah satu penyebabnya adalah penempatan orang-orang yang tidak kapabel, seperti keluarga, saudara, atau teman, di posisi strategis,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Tito menegaskan bahwa praktik seperti ini memperparah kondisi keuangan BUMD. Akibatnya, kerugian yang dialami kerap harus ditutup menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang seharusnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.
Ia juga mengungkapkan bahwa sering kali pergantian kepala daerah justru memperburuk situasi karena kepala daerah baru cenderung mengganti jajaran di BUMD dengan orang-orang baru yang kurang kompeten. “Ganti kepala daerah, ganti orang baru, masalah makin dalam, rugi makin besar,” kata Tito.
