JABARNEWS | BANDUNG – Banyaknya pengangguran di Jawa Barat karena pandemi Covid-19 melahirkan harapan bari dari Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum.
Harapan itu ditujukan Uu kepada pemerintah pusat melalui kementerian dam lembaganya untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja lokal dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang melewati atau yang ada di Jawa Barat.
Mengingat sebelum-sebelumnya proyek yang tengah berjalan dari pemerintah pusat selalu diisi oleh tenaga kerja asing hingga mengakibatkan kecurigaan dari masyarakat yang mengatakan bahwa itu proyek asing.
Uu mengharapkan dari pemerintah pusat ada perhatian kepada pekerja lokal dari wilayah proyek.
“Karena di Jabar pengangguran sangat luar biasa karena pandemi (Covid-19) dan pemerintah sedang berupaya salah satunya dengan padat karya. Itu pun baru terserap 50 ribu dari jutaan yang menganggur,” ucap Uu saat di Gedung Sate, Bandung, Selasa (21/7/2020).
Hal ini kata Uu, sudah disampaikan melalui rapat koordinasi kegiatan pembangunan proyek strategis nasional yang bertempat di Jawa Barat.
“Harapan kepala daerah ingin ada kuota pekerja di wilayah (proyek) tersebut. Misalnya, proyek yang melewati kabupaten Bandung Barat. Itu sedikit meringankan beban kami dalam menyerap tenaga kerja. katanya yang membeberkan hasil rapat di Ruang Papandayan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (20/7/2020) kemarin.
Dalam rapat yang dihadiri antara lain Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy, serta perwakilan dari BBWS Citarum, BBWS Ciliwung Cisadane, BBWS Cimanuk Cisanggarung, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dan PT Kereta Cepat Indonesia China ini, Uu juga berharap agar pihak terkait bisa meningkatkan komunikasi dengan kepala daerah terkait baik di provinsi maupun kabupaten/kota.
Tujuannya, selain untuk mengetahui progres proyek yang dilaksanakan, juga agar daerah bisa ikut membantu meminimalisir dampak dari proyek tersebut.
“Karena selain kebermanfaatan, semua pembangunan tidak lepas dari dampak, baik ke masyarakat maupun lingkungan. Jika kami Pemprov atau kabupaten/kota diberikan informasi terkait progres, kami juga turut merasa memiliki sebagai pemerintah. Jika tidak, proyek itu seolah proyek asing,” kata Kang Uu. (Red)
