JABARNEWS | CIMAHI – Wali Kota Cimahi sekaligus Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna mendukung penerapan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK).
Penerapan PSBMK itu menjadi wacana di Bandung Raya, seiring meningkatnya kasus Covid-19. Selain Cimahi, Bandung Raya meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.
Ajay mengaku mendukung rencana tersebut. Namun, penerapan PSBMK itu harus berdasarkan kesepakatan bersama pemerintah daerah di Bandung Raya.
“Pada dasarnya setuju, tapi harus semua daerah di Bandung Raya. Kemudian detailnya PSBMK itu harus sama,” kata Ajay, Jumat (11/9/2020).
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengintruksikan wilayah Bandung Raya dan Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) menerapkan PSBMK.
PSBMK merupakan kebijakan yang salah satunya mengatur pembatasan jam operasional toko, mal, atau pusat kegiatan. Pembatasan dilakukan sampai pukul 18.00 WIB, serta penerapan jam malam hingga pukul 21.00 WIB.
Dalam waktu dekat, kata Ajay, pihaknya akan berkoordinasi dengan para kepala daerah di Bandung Raya untuk membahas penerapan PSBMK. Penerapannya tidak bisa hanya oleh satu wilayah di Bandung Raya.
“Contoh kecil kami mengunci, tapi tempat wisata di Lembang tidak dikunci. Nanti masyarakat Cimahi main ke Lembang itu bagaimana?” katanya.
“Jadi Harus ada persamaan presepsi bagaimana melihat menjalankan, dan mengantispasi PSBMK ini,” kata Ajay melanjutkan.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga ingin memperjelas tentang teknis PSBMK ini. Soalnya, Ajay mengakui, hingga saat ini belum mengetahui secara detail teknis penerapannya, khususnya aturan pembatasan komunitas.
Apalagi, di Kota Cimahi banyak industri yang harus jadi perhatian. “Ini yang mau saya tanyakan langsung detailnya. Kalau mikro kan tinggal kita kunci lagi setiap RW,” sebutnya.
Saat awal pandemi, Pemkot Cimahi juga sudah menerapkan PSBB hingga tiga kali. Pola tersebut dianggap cukup berhasil menekan kasus virus korona, mengingat saat itu aktivitas masyarakat dibatasi. (Yoy)
