Ajak Warga Tinggalkan Mobil Pribadi, Pemkot Bandung Ujicoba TMB ‘Gope’

JABARNEWS | BANDUNG – Mengubah kebiasaan masyarakat Kota Bandung untuk meninggalkan transportasi pribadi ke transportasi massal memang tak semudah membalikkan telapak tangan. Meski demikian, hal tersebut menjadi hal yang akan terus diperjuangkan Pemkot Bandung.

Seperti yang dilakukan hari ini, Jumat (28/9/2018) pagi. Pemerintahan yang dinakhodai Oded M Danial itu menggelar ujicoba harga spesial bagi masyarakat yang menggunakan Trans Metro Bandung (MTB). Masyarakat yang menggunakan transportasi massal ini yang dibebani biaya Rp 500.

Baca Juga:  Gelar Rakornas, AMSI Susun Program Bisnis Media Digital

Tarif TMB tersebut berlaku hanya di koridor Cibiru-Cibeureum, Cicaheum-Cibeureum, Leuwipanjang-Ledeng. Mereka yang berhak mendapatkan tarif spesial ini adalah pengguna sistem tiket elektronik/tap atau Bandung Smart Card (BSC). Tarif spesial ini berlaku mulai 25 September hingga 16 Oktober 2018.

Wali Kota Bandung Oded M Danial mengatakan, program TMB Rp500 ini berlaku sementara dalam rangka menyosialisasikan kepada masyarakat agar beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

Baca Juga:  Pesantren Darul Ilmi terbakar, Kerugian Sekitar Rp.250 Juta

“Salah satunya dengan TMB Rp.500, diharapkan TMB ini tidak hanya hari ini tapi terus dicarikan pendanaan agar masyarakat mau beralih ke transportasi publik,” jelas Oded usai naik TMB dari Cikapayang Dago hingga Cicaheum, Jumat (28/9/2018).

Program itu kata Oded tidak bisa lama karena sifatnya ujicoba. “Namanya juga ujicoba jangan terlalu lama. Nanti kalau responnya bagus dilanjutkan sambil mencari pendanaanya,” tandas Oded.

Baca Juga:  Korupsi, Kejahatan Luar Biasa Yang Mengancam Dunia

Disinggung akan diterapkan atau tidak penggunaan TMB Rp500 ini pada ASN, Oded mengaku jika saat ini tidak mungkin.

“Jalurnya terbatas, kalau itu dilakukan nanti repot. Tidak menutup kemungkinan ke depan bisa dilakukan, apapun demi bangun budaya baru saya setuju jika dimulai dari ASN dulu sebagai teladan, tapi harus disesuaikan dengan infrastruktur yang tersedia,” pungkasnya. (Vie)

Jabarnews | Berita Jawa Barat