JABARNEWS | BANDUNG – Himpunan Pedagang Pasar Baru (HP2B) meminta Wali Kota Bandung Oded M Danial memberikan jawaban pasti terkait pengelolaan Pasar Baru oleh pihak swasta.
“Berapa yang diminta? Pak Oded harus memberi jawaban pasti. Pak Wali harus berpikir panjang dan bijak, Pasar Baru bukan hanyalah aset pedagang tapi juga aset pemerintah dan saya juga tahu pemerintah ingin memajukan Pasar Baru,” tandas Ketua HP2B Iwan Suhermawan ditemui di kantornya, Jumat (5/10/2018).
Iwan mengaku sepakat pengelola harus bisa menaikkan pendapatan kepada pemerintah. Dengan catatan, Pemkot melalui PD Pasar memberikan pelayanan yang proporsional dan profesional.
“Lakukan fungsi pelayanannya, jangan hanya menarik retribusi tapi ada timbal balik. Pelayanan yang profesional dong jangan seperti sekarang bikin surat tempat izin berjualan (STIB) sampai setahun, padahal diperlukan pedagang untukmu mengajukan kredit dan akibatnya gagal kredit,” paparnya.
Keinginan HP2B diakui Iwan tidak muluk-muluk. Minimal seperti pengelola saat ini PT Anata Permai Persada (APP). “Kami sudah nyaman dan tidak mau berspekulasi. Ini nasib 5.200 pedagang loh, jangan main-main,” ucap Iwan.
Sebenarnya, lanjut dia, PT APP sekaligus pedagang Pasar Baru setiap bulan ke pemerintah menyetor Rp. 350 juta, Rp. 100 juta uang dan Rp. 250 juta berupa aset atau cash back.
“Itu jalan untuk ke Tamim kan di beli pengelola dan jadi aset pemerintah, juga beberapa aset lainnya. Masa sejak 2015 sampai sekarang tidak ada penghasilan, lantas itu apa,” tuturnya.
“Pokoknya kalau Rp 100 miliar per tahun dari mana, parkir gak mungkin. Karena yang parkir itu ya pedagang. Pokok pedagang tidak mau service cash naik,” tegasnya lagi.
Sementara itu, salah seorang pedagang enggan disebut namanya mengatakan, akibat kondisi ekonomi yang sulit sejak 2015 terpaksa satu los atau lapak jualannya ditutup pihak bank karena tak bisa bayar.
“Retribusi Rp. 2000 saja kadang saya bayar kadang enggak apalagi nanti, silakan tanya semua pedagang sekarang sedang menurun,” keluhnya. (Vie)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
