JABARNEWS I BANDUNG – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat (Jabar) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar merealisasikan dan memfasilitasi percepatan pembentukan 13 daerah otonomi baru (DOB).
Terlebih akan digelarnya rapat paripurna persetujuan calon daerah persiapan otonomi baru (CPDOB), yakni Kabupaten Bogor Timur dan Indramayu Barat oleh DPRD Jabar bersama Pemprov Jabar, di Kota Bandung, Jumat (16/4/2021).
Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda mengatakan daerah persiapan otonomi baru itu, di antaranya adalah Cikampek, Cirebon, Bekasi Utara, Cipanas Subang dan Tasik Selatan.
Syaiful Huda yang juga Ketua Komisi X DPR RI ini menjelaskan bahwa pemerataan pembangunan untuk masyarakat merupakan tujuan penting dari percepatan pemekaran daerah ini.
Sehingga melalui percepatan pembentukan daerah otonomi baru ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi sebagai akibat dari besarnya jumlah penduduk di satu daerah.
“Percepatan pembentukan daerah otonomi baru merupakan hal yang sangat penting, tujuannya tidak lain adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan,” kata Syaiful Huda, dikutip dari Antara.
Ketua Umum Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PPDOB) ini, juga menyampaikan bahwa Gubernur Jabar M Ridwan Kamil dalam janji kampanye politiknya juga berencana akan mendorong pembentukan Provinsi Cirebon.
Atas janji kampanye politik Ridwan Kamil itu, Syaiful Huda juga meminta hal itu agar segera dapat direalisasikan.
“Termasuk juga meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk merealisasikan janji kampanyenya terkait aspirasi pembentukan Provinsi Cirebon,” kata dia lagi.
Karena itu, Syaiful Huda juga mendesak Ridwan Kamil merealisasikan janji yang merupakan bagian kontrak politik dengan PKB terkait dengan pembangunan Jabar Selatan.
Selain itu, Syaiful Huda juga meminta sebagai bagian dari komitmen konkret, Pemprov Jabar harus mengalokasikan anggaran awal atau transisi pembentukan calon DOB kepada kabupaten kota induk atau melalui komite pembentukan calon daerah otonomi baru. (Red)
