JABARNEWS | MAJALENGKA – Panjang Runway Bandara Kertajati seharusnya bisa terwujud menjadi 3000 meter. Itu sebagai salah satus syarat penerbangan ibadah haji untuk menampung triple seven ketika take off maupun landing. Sementara saat ini eksisting baru mencapai 2500 meter. Dengan adanya hal seperti ini, kemungkinan besar Bandara Kertajati belum bisa diberlakukan sebagai pemberangkatan haji di tahun ini.
Pernyataan itu diungkapkan Direktur Keuangan PT BIJB, M.Singgih, saat menyambut kunjungan Anggota DPR RI, Maruarar Sirait bersama Bupati Majalengka, Minggu (13/5/2018).
Singgih mengatakan, akibat permasalahan itu, rencana besar penerbangan ibadah haji pada tahun 2018 melalui Bandara Kertajati akan sulit terealisasi.
“Jadi kemungkinan besar tidak bisa di tahun ini. Kalau untuk lahan sudah ada, tinggal konstruksi, rambu-rambu landasan, dan fasilitas lainnya belum ada. Sementara ibadah haji 2018, pemberangkatannya diperkirakan Juli 2018, sekarang sudah bulan Mei 2018. Kendala lainnya, untuk pembangunan sepanjang 500 meter butuh waktu 5 bulan, jadi tidak akan terkejar,” ujar Singgih, melalui pers release, Senin (14/5/2018).
Menurut Singgih, PT BIJB juga berharap Kementerian Perhubungan RI segera menerbitkan izin badan usaha bandar udara (BUBU). Aspirasi lainnya yang harus segera diimplementasikan adalah tentang porsi kepemilikan saham dalam
bentuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT). Sebab peminatnya saat ini telah ada yang
masuk.
“Oleh karenanya kami berharap bahwa beberapa kendala ini mohon segera didengarkan untuk ditindaklanjuti, mengingat para investor yang sudah konfirmasi dan serius ke kami itu perpaduan dari BUMN dan swasta, seperti BPJS, Taspen, AIA,”paparnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI, Maruarar Sirait, mengatakan, progres pembangunan Bandara Kertajati yang dibangun melalui kerjasama APBD Provinsi Jabar dengan APBN diakuinya cukup prestisius. Kehadiran bandara akan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat Majalengka.
“Hasil diskusi dan mendengarkan aspirasi, kami menemukan banyak persoalan, baik keuangan, pengoperasian, kepastian hukum dll.Tentunya beragam permasalahan ini akan ditindaklanjuti. Dan lebih diperkuat lagi, agar PT BIJB membuat surat resmi ditujukan ke DPR RI. Biar nanti kami melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini,”ujar politisi dapil Sumedang, Majalengka, Subang ini.
Bang Ara, panggilan akrab Maruarar, akan berupaya keras berkoordinasi dan memfasilitasi dengan pimpinan dewan, BUMN, kementerian terkait, maupun instansi lainnya, termasuk Presiden Joko Widodo agar persoalan ini segera ditemukan solusinya. (Rik)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
