JABARNEWS | SUMEDANG – Terkait tanda pagar (Tagar) #2019gantipresiden, Mantan Mentri Kelautan Republik Indonesia (RI) sekaligus Pelaksana harian (Plh) Ketua DPD PDIP Riau, Rokhmin Dahuri mengatakan hal tersebut merupakan suatu wujud kebebasan dalam berpendapat dalam berdemokrasi. Dia menilai hal itu wajar terjadi.
“Mengenai hal itu, dalam demokrasi itu wajar saja, itu sebagian dari kebebasan berpendapat,” katanya saat ditemui di Graha Sahardani Kampus IKOPIN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (7/5/2018).
Menurutnya, tagar ganti Presiden harus dijadikan sarana untuk berintrospeksi bagi PDIP. Apalagi dengan target memenangkan kembali Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang perlu usaha keras.
“Bekerja keras bagaimana membuat program ekonomi itu menepis tuduhan dari pihak-pihak oposisi,” ujarnya.
Maka dari itu, Rokhmin mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan hate speech (ujaran kebencian) di media sosial. Supaya tidak terjadi gejolak yang dapat menggangu stabilitas negara.
“Imbauan kami ya jangan ada hate speech. itu hal tidak santun,” imbaunya. (Ted)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
