JABARNEWS I BANDUNG – Badan Kepegawaian Negara (BKN) diminta menjelaskan kepada masyarakat kronologis 97.000 pegawai negeri sipil (PNS) misterius atau tidak jelas keberadaannya, namun mendapatkan gaji dan iuran pensiun.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam keterangan persnya Selasa (25/5/2021), meminta hal itu sebagai respons dari BKN yang mengungkapkan temuan mereka pada tahun 2014.
Dalam temuan tersebut, terungkap sebanyak 97 ribu database pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak jelas keberadaannya namun mendapatkan gaji dan iuran pensiun.
“Meminta BKN bersama kepolisian untuk melakukan pendalaman terhadap temuan tersebut, dan memberikan penjelasan kronologis kasus temuan database PNS yang tidak jelas,” kata Bambang Soesatyo.
“Mengingat database yang diungkapkan sudah terjadi pada tahun 2014 silam dan berdampak timbulnya polemik di kalangan masyarakat,” sambung Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
Kemudian ia meminta BKN untuk melakukan evaluasi sistem database secara berkala dan melakukan inovasi untuk mencegah berulangnya kejadian serupa.
“Meminta BKN untuk terus berinovasi dalam melakukan pemutakhiran data ASN (PNS, PPPK) dan PPT non-ASN, agar data yang ada valid dan menjadi lebih akurat,” kata Bambang Soesatyo.
Ia mengatakan pentingnya komitmen BKN untuk terus mengelola dan menjaga kerahasiaan data.
“Disamping terus mengingatkan ASN (PNS, PPPK) dan PPT non-ASN untuk melakukan pemutakhiran data serta riwayat pribadinya,” katanya.
Hal itu dilakukan melalui akses daring kedalam aplikasi MySAPK berbasis gawai dan website yang ditetapkan BKN sebagai otentifikasi data ASN dan PPT non-ASN. (Red)
