JABARNEWS | BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di Kota Bandung. Salah satunya dengan terus meningkatkan kualitas layanan transportasi publik.
“Upaya untuk mengalihkannya, kita menyediakan angkutan umum massal seperti BRT (Bus Rapid Transit) kualitas baik seperti pelayanan TMB,” kata Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Transportasi, Dishub Kota Bandung Asep Kurnia pada Kegiatan Bandung Menjawab, Via Google Meet, Kamis (9/9/2021).
Perlu diketahui, rasio kendaraan pribadi di Kota Bandung mencapai 96,59 persen. Sedangkan kendaraan angkutan umum 3,4 persen. Sementara rasio pengguna kendaraan atau orang, 81,77 persen (pribadi), dan pengguna umum 18,23 persen.
Asep mengatakan, saat ini pihaknya tengah merencanakan pembangunan BRT di Kota Bandung. Hal itu dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas angkutan umum di Bandung.
Program pembangunan ini didukung oleh World Bank dalam hal perencanaannya. “Ada 12 trayek, 6 trayek di Kota Bandung dan 6 trayek di Bandung Raya,” katanya.
“Kita hanya siapkan lahan untuk shelternya. Saat ini sudah dilakukan rapat koordinasi dan kajian. Seperti amdal, mitigasi risiko, serta kajian lainnya. Insyaallah akan dioperasikan tahun 2023,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala UPT Angkutan Dishub Kota Bandung, Yudiana mengungkapkan, angkutan umum di Kota Bandung ada tiga kelompok. Yaitu angkutan kota (angkot), TMB dan Damri.
Angkot ada sebanyak 36 trayek yang beroperasi. Dari 5.571 sekarang masih beroperasi 60 persen atau 3.000 unit. “Itu kondisinya masih layak jalan karena tiap 6 bulan melakukan KIR,” Jelasnya.
Sedangkan TMB terdapat 5 koridor dengan 10 armada tiap koridor dan Bis Sekolah 4 rute. Selain itu, ada juga Bike Share dioperasikan pada 20 titik.
“TMB dari 5 trayek, sekitar 50 kendaraan. Ini masih laik jalan dan lihat survey IKM. Triwulan 1 dan 2, ini nilainya baik,” katanya.
“Kita menggandeng konsultan untuk melakukan ini secara independen. Mulai persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, produk layanan, kompetensi, kompetensi pelaksana, sarana dan prasarana, hasilnya 86,8,” ujar Yudiana.
Menurutnya, saat ini pemerintah juga berupaya agar masyarakat beralih ke transportasi umum dengan memberikan tarif khusus. “Kita berikan kepada 3 golongan, buruh, veteran dan guru honorer. Itu tarifnya hanya Rp1. Sementara bagi pelajar kita berikan Rp1.000. Kita terus berupaya memberikan kemudahan fasilitas untuk masyarakat,” jelasnya.
Terkait Bus Sekolah di masa PPKM ini, Yudiana menjelaskan, penerapan prokes tetap berjalan namun antusias anak sekolah masih minim.
“Bus sekolah kemarin kita operasikan pada PTM diawali hari kemarin. Kita operasikan 7 armada, dari total armada itu berdasarkan informasi hanya 3 orang yang menggunakan bis sekolah,” tandasnya. (Red)
