JABARNEWS | BANDUNG – Menyikapi pembacaan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2017 oleh Pj. Gubernur Jabar, Mochamad Iriawan, beberapa waktu lalu, Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari, mengatakan, APBD TA 2017 yang digunakan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher), kemudian Iriawan yang menyampaikan pertanggungjawaban sesuai aturan.
“Hal itu sudah berkorelasi secara kelembagaan. Sudah sesuai aturan, bisa dikatakan sah, meski yang bertanggung jawab dan yang menggunakan berbeda secara pribadi, tetapi secara kelembagaan sama,” kata Ineu, Kamis (2/8/2018).
Sementara Ketua Komisi V DPRD Jabar Syamsul Bachri, mempertanyakan alasan laporan itu harus disampaikan oleh Penjabat Gubernur.
“Karena sebagaimana diketahui bahwa yang menggunakan APBD 2017 itu Aher, bukan Penjabat. Tapi ini kenapa Penjabat yang harus menyampaikan dan mempertanggungjawabkannya baik secara pribadi maupun kelembagaan,” katanya.
Menurut Syamsul, pertanggungjawaban APBD TA 2017 bukan hanya pertanggungjawaban secara kelembagaan yakni Gubernur kepada DPRD. Akan tetapi secara pribadi Aher kepada masyarakat melalui dewan.
“Jadi saya melihatnya tidak sinkron atau dengan kata lain yang menggunakan anggaran itu Aher, kok yang bertanggung jawab justru Pj. Gubernur Jabar, M Iriawan,” jelas Syamsul. (Mil)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
