Seharusnya dalam pernyataannya, gubernur Jawa Barat pun menyebutkan total anggaran hibah keagamaan kepada publik. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di internal Nahdlatul Ulama Jawa Barat, dan potensi kecemburuan sosial.
“(Menjelaskan) misalkan NU sekian, Persis sekian dan organisasi keagamaan lainnya. Jangan sampai NU yang justru dihantam (dicurigai). Disitu saya tak rela, karena itu semestinya berhati-hati kalau membuat pernyataan,” tegas dia.
Sementara itu, sebelumnya PWNU Jawa Barat mengungkapkan, Ridwan Kamil justru mengaku telah memberikan bantuan untuk Nahdliyin Rp1,6 triliun.
Namun demikian, PWNU Jawa Barat masih mempertanyakan soal penerima bantuan Pemprov Jabar tersebut apakah, betul warga Nahdliyin.
“Masalah yang masih menggantung berarti data yang terverifikasi soal Rp1,6 triliun tersebut apakah betul mengalir ke warga NU ya (atau penerima bodong),” ungkap Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah NU Jawa Barat, Kurnia Permana Kusumah, Bandung, belum lama ini.
“Gubernur menyebutkan angka Rp1,6 triliun itu berikut melampirkan data-data pihak-pihak yang mendapat bantuan (masyarakat Nahdliyin). (Data masyarakat Nahdliyin) tentu berbeda (yang dimiliki PWNU Jabar), dan kami tidak memiliki datanya (data para pihak yang menerima bantuan), disinilah silang sengketa itu terjadi,” tambah dia. ***
