Senada dengan Ridwan Kamil, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Seta Provinsi Jawa Barat, Barnas Adjidin, pun tidak mau menunjukkan data pagu anggaran dan data penerima bantuan warga Nahdliyin saat JABARNEWS berkali-kali meminta data tersebut.
Sikap tidak transparan Pemerintah Provinsi Jabar tersebut lantas dikritik DPRD Jawa Barat. DPRD Jawa Barat lantas mendesak Pemerintah Provinsi Jabar, dalam hal ini Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Barat untuk membuka data anggaran sekaligus penerima bantuan untuk warga Nahdliyin.
Anggota Fraksi PKB, Sidkon Djampi menilai Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Barat seharusnya transparan dengan buka membuka data anggaran terutama penerima hibah untuk Nahdliyin, termasuk penerima hibah organisasi keagamaan lainnya.
Transparansi penting untuk memastikan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jabar tersebut diterima kepada yang berhak alias mencegah penerima bodong.
“Dalam kasus ini PWNU Jawa Barat yang dirugikan, yang seharusnya terbuka itu Pemerintah Provinsi Jabar bukan PWNU Jawa Barat,” tegas dia, Bandung, Senin, 2 Januari 2023.
